HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar
Banner Ad Space

Prabowo Tanggapi Demo Besar di Pati, Ingatkan Pejabat Publik untuk Hati-Hati Ambil Kebijakan

 

Presiden Prabowo Subianto saat menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024

TVsembilan.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara soal aksi demo besar-besaran yang digelar warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025). Aksi ini dipicu oleh kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen.

Meski kebijakan tersebut sudah resmi dibatalkan, massa tetap turun ke jalan untuk menyuarakan kekecewaan. Mereka menilai kebijakan itu telah menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat.

Prabowo, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyampaikan rasa penyesalan atas kisruh yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam mengambil keputusan, apalagi yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

Prabowo Menyayangkan Kisruh di Pati

Menurut Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo menyayangkan situasi panas yang terjadi di Kabupaten Pati. Pemerintah pusat berharap kericuhan ini tidak mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Tentunya beliau menyayangkan. Kami di pemerintah pusat sudah berulang kali mengimbau agar pejabat publik, baik di pusat, provinsi, maupun daerah, berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan,” jelas Prasetyo.

Pesan Khusus untuk Pejabat Publik

Prabowo mengingatkan bahwa kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif. Setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pajak atau beban ekonomi, harus mempertimbangkan dampak psikologis dan finansial kepada masyarakat.

“Apalagi jika kebijakan itu akan berdampak langsung pada kehidupan warga. Itu harus disampaikan dengan bijak dan disosialisasikan dengan baik,” tambah Prasetyo.

Kronologi Singkat Aksi Demo Pati

  1. Pemicu Kebijakan Pajak – Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan PBB P2 hingga 250 persen.
  2. Kebijakan Dibatalkan – Setelah menuai protes, kebijakan dibatalkan, tetapi keresahan warga tetap tinggi.
  3. Demo Besar-besaran – Warga tetap turun ke jalan pada Rabu (13/8/2025) di Alun-Alun Kabupaten Pati.
  4. Bupati Turun ke Lapangan – Bupati Sudewo menemui massa menggunakan kendaraan taktis Brimob sekitar pukul 12.30 WIB.
  5. Lemparan Massa – Kehadirannya malah disambut lemparan benda dari massa. Aparat menggunakan tameng untuk melindungi bupati.

Permintaan Maaf Bupati Sudewo

Di tengah kericuhan, Bupati Sudewo sempat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik, terima kasih,” ujar Sudewo di hadapan massa aksi.

Analisis Dampak Kebijakan yang Kontroversial

Kenaikan pajak yang terlalu tinggi dapat memicu gejolak sosial. Masyarakat merasa terbebani secara ekonomi dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, mengajarkan bahwa kebijakan publik harus dibuat berdasarkan riset, transparansi, dan komunikasi yang efektif.

Pentingnya Komunikasi Pemerintah dengan Warga

Kasus Pati menjadi pengingat bahwa kebijakan publik memerlukan dialog dua arah. Pemerintah harus:

  • Melakukan sosialisasi sebelum kebijakan diterapkan.
  • Memberikan ruang untuk masukan masyarakat.
  • Menyediakan mekanisme evaluasi jika kebijakan menimbulkan dampak negatif.

Harapan Pemerintah Pusat

Prabowo berharap kejadian di Pati menjadi pelajaran berharga bagi semua kepala daerah. Fokus pemerintah tetap pada menjaga kondusivitas daerah, terlebih menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Kesimpulan

Respons Presiden Prabowo atas demo Pati menunjukkan sikap proaktif pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas sosial. Pesannya jelas: pejabat publik harus berhati-hati dalam membuat kebijakan dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

Sumber: Kompas TV, pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 13 Agustus 2025.

Posting Komentar